Dibalik Restrukturisasi TPS Food

TPS Food dikabarkan akan memiliki invetor baru untuk memulihkan kondisi keuangan TPS Food. Investor tersebut akan mengupayakan rek=strukturisasi secara menyeluruh didalam tubuh TPS Food Grup mengingat banyaknya masalah yang dihadapi oleh perseroan yang sangat kompleks ini. Sebelumnya, TPS Food adalah perusahaan yang fokus bergerak pada bidang makanan dan beras. TPS Food juga membawahi 13 anak perusahaan diantaranya yakni PT Putra Taro Paloma yang merupakan pemilik merek dagang Taro dan PT Indo Beras Unggul atau yang dikenal IBU pemegang merek dagang Beras Maknyuss.

TPS Food

Salah satu upaya restrukturisasi yang akan dilakukan oleh perseroan adalah untuk menyelesaikan pembayaran bunga dan juga imbalan pada para pemilik obligasi dan juga sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 2013 lalu. Seperti yang diketahui bahwa total dana yang mesti dibayar oleh TPS Food adalah sebesar 46,12 Miliar rupiah dengan rincian - rincian diantaranya yakni Obligasi TPD Food I tahun 2013 yang mencapai angka 30,75 Miliar rupiah dan juga imbalan Sukuk TPS Food I tahun 2013 yang menca[ai 15,37 miliar rupiah.

Permasalahan yang terjadi pada TPS Food tidak hanya pada pengembalian dana obligasi dan sukuk, lebih dari itu aksi saling klaim antara jajaran direksi dan komisaris pun menambah kekisruhan yang terjadi. oleh karenanya, TPS Food akan menyelenggarakan RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang rencananya akan dilaksanakan apda 28 Oktober 2018 mendatang.

Suksesnya Partai Koalisi Lintas Ceruk

Usungan Partai Koalisi dalam setiap pemilu, nyatanya akan memberikan beragam efek yang baik. namun, perpaduan partai koalisi yang proposional dipadukan dengan koalisi lintas ceruk akan lebih memberikan efek yang baik kepada hasil pemilu. Melansir dari analisa Polmark yang dipublikasikan pada hari kamis kemarin menunjukan bahwa tingkat kesuksesan kolaisi yang lintas ceruk pasar bisa mencapai 68,8% pada Pilkada 2015.

Partai Koalisi

Sementara itu, peluang menang untuk koalisi dengan ceruk apsar yang majemuk hanya sebesar 28,5%. Besaran angka ini akan semakin mengecil apabila koalisi partai hanya memilih ceruk pemilih muslim yang hanya mampu memberi kontribusi sebesar 2,7% saja.

Fenomena yang samapun terjadi pada Pilkada tahun 2017 lalu. Tingkat suksesnya koalisi yang lintas ceruk pasar mencapai angka 79,2% sementara itu, tingkat kesuksesan koalisi partai yang menggunakan ceruk pasar majemuk hanya sebesar 18,8% dan koalisi partai dengan ceruk pemilih muslim hanya mampu berkontribusi suara sebesar 2% saja. oelha karenanya, Pelaku politik hendaknya bisa memdaukan antara kepentingan partai, rakyat dan juga kepentingan pada ceruk pasar agar mampu menjaring segala golongan dari ceruk pasar masyarakat Indonesia.

Pengolahan Lahan Sawit Indonesia

Separuh dari Lahan Sawit Indonesia saat ini dimiliki oleh perusahaan swasta. Merujuk pada data dari Kementerian Pertanian bahwa luas lahan sawit Nasional pada tahun 2017 adalah mencapai luas 12,3 juta ha. dan dari jumlah tersebut sebanyak 6,8 juta ha atau sebanyak 55,24% luas lahan sawit dalam pengoperasiaannya dilakukan oleh Perkebunan Besar swasta atau PBS. adapun sisanya yakni seluas 4,8 juta ha atau sebesar 38,64% pengoperasiaannya dilakukan oleh PBN atau perusahaan besar Negara dan sekitar 753 ribu ha adalah milik perkebunan rakyat.

Lahan Sawit Indonesia

Sementara itu, Pemerintah melalui kementeriannya yaki Kementerian Kehutanan dan Lingkungan HIdup KLHK sedang berupaya untuk memproses 2,3 juta ha kebun sawit yang terletak dalam kawasan hutan.

Upaya evaluasi ini dilakukan berdasarkan pada inpres atau instruksi presiden No 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan sawit dan juga peningkatan produktivitas di sektor perkebunan kelapa sawit. Adanya Moratorium perluasan lahan sawit ini ditujukan agar menjadi langkah awal dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan juga korporasi yang mengelola kebun sawit tersebut.

Google Akan Tarik Biaya Lisensi HP Android

HP Android yang selama ini kita pakai rencannaya awal tahun depan akandikenakan pajak lisensi hingga sebesar 600 ribu rupiah untuk setiap penjualan smartphone dengan aplikasi Google Mobule Service, untungnya, hal ini berlaku hanya di Benua Eropa Saja. Alphabet Inc atau Google akan mengenakan biaya sampai dengan sekitar  ribu rupiah untuk setiap penjualan perangkat android yang terjadi di BEnua Eropa. Upaya ini menyusul dengan adanya kebijakan baru di Benua Eropa terkait dengan monopoli.

HP Android

Nantinya, semua produsen perangkat android yang berada di Eropa harus membayar ke Alphabet Inc untuk lisensi aplikasi yang berada dalam pake GMS atau Google Mobile Service seperti Gmail, Google Play Store, Chrome, dan juga Google Maps.

Kutipan dari The Verge pada akhir pekan lalu mengungkapkan bahwa biaya pajak atau isensi tergantung dari negara asal produsen dan juga jenis perangkatnya. kebijakan ini akan berlaku hanya utnuk perangkat yang diaktifkan pada tanggal 1 februari dan setelah tanggal  februari tahun 2019.

11.11 Diskon Alibaba Dimulai

Alibaba dikabarkan akan merayakan ulang tahun perusahaannya, perusahaan belanja online terbesar di Dunia ini akan merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta Diskon Alibaba yang rencananya akan dimeriahkan oleh sebanyak 500 ribu produk. Daniel Zhang, CEO Alibaba Group kemarin telah emluncurkan acara 11.11 Global Shopping Festival 2018 di Republik Rakyat Tiongkok. Dirinya menjanjikan bahwa acara pada tahun ini akan menjadi ecara yang terbesar dari sisi skala dan juga partisipan yang ikut didalmnya.

Diskon Alibaba

Dalam mensukseskan pesta belanja online yang penuh dengan diskon ini rencananya seluruh cabang bisnis yang berada pada ekosistem Alibaba akan turut mendukung secara penuh. Mereka akan menghadirkan pengalaman belanja yang baru yang diperuntukan bagi ratusan juta konsumen yang menginginkan produk berkualitas tinggi pelayanan yang cepat, dan juga dapat menjadi andalan.

Zhang berpendapat bahwa pada kesempatan kali ini ada imbuhan strategi retail Alibaba yang mengkombinasikan retail berdaring atau online dengan luring atau offline melalui teknologi terkini. Hal ini merupakan suatu upaya lanjutan dari onsep 11.11 yang Zhang kampanyekan satu dekade lalu.

Bos Properti Yang Tersandung Kasus Suap

Terkuaknya kasus suap Meikarta tentunya menjadi dafatr panjang permasalahan kasus suap yang turut menyeret Bos Properti Tanah Air. Pada Kasus Suap megaproyek meikarta turut menyeret ke meja hijau Direktur Operasional LIppo Group yakni Billy Sindoro. yang artinya, hal ini menambah kasus suap yang melibatkan pejabat daerah serta petinggi bos properti Nasional.

Bos Properti

Sebelum mencuatnya kasus suap meiakrta, sebelumnya pada tahun 2016 mucul kasus suap rekalamsi di teluk Jakarta yang menyeret Bos Properti PT Agung Podomoro Land yang dalam kasusnya Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur Agung Podomoro Land telah diduga melakukan suap kepada anggota DPRD DKI yang bernama Muhammad Sanusi dengan suap sebanyak 2 Miliar Rupiah.

Pada tahun sebelumnya yakni tahun 2015, Rudiyanto, Direktur PT Ciputra Optima Mitra ikut terlibat kasus tukar guling tanah yang juga menyeret Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal kala itu. Proyeksi kerugian yang dialami oleh Negara pada kasus yang menyeret anak usaha gurita milik Ciputra Group ini diperkirakan mencapai nilai 35 miliar rupiah.

Tarif Listrik Tidak Naik

Pemerintah menunda kenaikan Tarif Listrik hingga akhir tahun ini. PT PLN Persero akhirnya juga memutuskan untuk tidak menaikkan TDL (tarif Dasar listrik) untuk segala golongan. Penundaan kenaikan listrik ini sebenarnya akna menjadi beban bagi PLN, karena saat ini indikator untuk membentuk tarif dasar listirk yang baru seperti naiknya harga minyak dunia dan turunnya nilai tukar rupiah.

Tarif Listrik

I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN (Persero) menyatakan bahwa keputusan untuk tidak menaikan TDL ini adalah buah kebijakan Pemerintah. Hal ini dikarenakan penetapan Tarif dasar listrik harus melalui Peraturan Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral).

Selain itu, pertimbangan lain untuk tidak menaikan tarif dasar lsitrik adalah untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi listriknya. I Made Suprateka juga mengatakan bahwa Pemerintah tetap ingin agar tarif dasar listirk ini menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, PLN harus bekerja keras untuk melakukan efisiensi ditengah naiknya harga minyak dunia serta penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.